Di Medan, pada suatu diskusi sederhana yang tak sempat jadi sorotan media besar, dua organisasi bicara lantang. PKBI Sumatera Utara dan IAC — nama yang mungkin asing bagi sebagian orang, tapi keduanya sudah lama berkutat dalam isu yang sama: HIV dan segala peliknya.
Mereka tidak sedang mencari panggung. Mereka bicara apa adanya.
“Anggaran itu penting. Tapi di banyak daerah, itu masih sekadar wacana,” kata seseorang dari PKBI Sumut, nadanya datar tapi tegas.
Sederhana, tapi tajam. Karena memang, apa yang bisa di lakukan tanpa dana? Penyuluhan terbatas, ARV sering tak cukup, dan layanan konseling? Banyak yang hanya buka separuh waktu — atau tak buka sama sekali.
Di sisi lain, Indonesia AIDS Coalition mengingatkan hal yang lebih menyakitkan: bukan hanya kurang dana, tapi juga kurangnya empati dalam sistem. Layanan HIV, katanya, seharusnya bukan cuma proyek tahunan yang sibuk di akhir kuartal. Harusnya menyentuh, hidup, dan konsisten.
Dan mereka paham betul medan ini. Mereka tahu, tak semua ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) berani muncul, apalagi bicara. Mereka masih di selubungi stigma, di bungkam ketakutan, dan dalam banyak kasus… di biarkan sendiri.
Maka keduanya, PKBI dan IAC, tak lagi hanya mengajukan angka. Mereka menantang pemerintah daerah untuk berani peduli lebih dari sekadar formalitas.
“Mau sampai kapan kita biarkan layanan HIV tergantung pada proyek pusat atau hibah internasional?” tanya seorang aktivis IAC, tak menunggu jawaban.
Mereka tahu, pertanyaannya mungkin tak akan langsung di jawab. Tapi setidaknya sudah di lempar. Sudah di catat.