analisaid.com —Bencana dan tantangan geografis di Papua jadi pengingat, kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam pertemuan di Istana, ia ajak semua pemimpin daerah buka mata dan satukan langkah. Tanpa koordinasi, katanya, mimpi soal percepatan pembangunan cuma akan jadi wacana.
Kadang yang bikin lambat itu bukan kurang anggaran. Bukan pula minimnya program. Tapi ya itu: masing-masing jalan sendiri.
Itulah kira-kira inti dari pernyataan Tito Karnavian waktu berbicara di hadapan para kepala daerah dari Papua di Istana Negara. Suaranya datar, tapi pesannya tegas. Ia tidak sedang bicara dalam nada menyalahkan. Tapi lebih ke mengingatkan.
Katanya, Papua sekarang tak lagi terdiri dari dua provinsi. Enam provinsi, 42 kabupaten/kota, ribuan tantangan. Artinya, semakin kompleks juga cara mengelola program pembangunan. Dan jika pemerintah pusat dan daerah tidak duduk bareng, hasilnya bisa berantakan.
Dalam acara itu, Tito juga menyentil soal Rencana Aksi dari Bappenas. Ia apresiasi inisiatif tersebut, tapi ia juga menyisipkan harapan: rencana bagus itu jangan hanya jadi dokumen cantik. “Tanya langsung ke kepala daerah hasil Pilkada. Mereka yang tahu jalan berlumpur, mereka yang dengar sendiri keluhan warga,” ujarnya.
Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, kata Tito, sekarang punya peran besar. Tugasnya tak main-main: menyatukan apa yang selama ini tercerai. Bukan cuma antar-kementerian, tapi juga antara harapan warga dan realitas program.
Dan ini bukan tugas sekali rapat. Tito bilang evaluasi harus rutin, tiap tiga sampai empat bulan. Harus ada ukuran. Harus bisa dilihat progresnya. Kalau macet, ya harus ada keberanian menyampaikan ke Presiden untuk koreksi jalur.
“Kalau hanya bicara soal koordinasi tanpa hasil nyata di lapangan, ya untuk apa?” Tito menutup pernyataannya.